Menjelang Pemilu HIMAHI : Prinsip Good Governance Perlu Diaplikasikan

By : Triono Akhmad Munib

Mahasiswa Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember (Unej) akan merayakan pesta demokrasi dalam waktu dekat. Jurusan HI Unej hendak melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI). Ini adalah momen yang tepat untuk membenahi HIMAHI untuk masa jabatan setahun kedepan. Warga HI Unej sangat berharap kepada kepengurusan HIMAHI yang baru. HIMAHI harus tetap bisa membawa HI Unej menjadi lebih baik dan berdaya saing.
Untuk bisa menjawab semua tuntutan di atas diperlukan seorang pemimpin yang berkompeten dan bertanggungjawab. Namun, masalah tidak hanya selesai sampai di sini saja. Guna mendapatkan seorang pemimpin yang handal, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) HIMAHI menjadi sangat penting. Dalam hal ini, penuli sedikit memberikan saran kepada KPU HIMAHI untuk menerapkan pinsip good governance. Ya, walaupun prinsip tersebut aneh di dengar karena memang good governance memiliki skala jangkauan negara bukan sebuah lembaga ataupun organisasi. Namun, setidaknya kata governance bisa kita gantikan menjadi KPU HIMAHI. Sehingga menjadi Good KPU HIMAHI. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
1.Partisipasi Masyarakat
Masyarakat yang dimaksud di sini adalah semua warga HI FISIP Unej di semua level angkatan. Dalam hal ini bagaimana KPU HIMAHI bisa memaksimalkan partisipasi seluruh warga HI. Sehingga tampak bahwa Pemilu ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa HI. Tantangannya adalah pada level angkatan yang bisa dikatakan “tua” kadang kurang begitu antusias memberikan suaranya. Inilah yang harus dihadapi KPU HIMAHI
2.Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses KPU HIMAHI dapat diakses oleh seluruh warga HI dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Warga HI berperan sebagai check and balances

3.Berorientasi Pada Konsesus
KPU HIMAHI harus bisa menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi warga HI, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Sehingga tidak tampak melayani satu kepentingan saja
4.Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di KPU HIMAHI bertanggung jawab baik kepada warga HI maupun kepada tingkat fakultas.
5.Visi Strategis
KPU HIMAHI harus bisa dan pandai menyeleksi para calon Ketua HIMAHI yang baru. Hemat penulis, harus bisa mencari pemimpin yang memiliki jiwa visioner. Pemimpin yang visioner memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata HIMAHI ke depan. Mereka dalam menerapkan sebuah kebijakan nantinya, harus bisa bebicara “untuk HIMAHI lima tahun ke depan” bukan “untuk HIMAHI setahun ke depan”. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas masalah yang dihadapi jurusan HI FISIP Unej.
Kiranya itulah sedikit saran oleh penulis kepada KPU HIMAHI guna membentuk Good KPU HIMAHI. HIMAHI FISIP UNEJ TERUS MAJU!