Antara Demokrasi dan Disintergrasi Bangsa

By : Triono Akhmad Munib

Kerusuhan Pemilukada yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini semakin menambah sejarah anarkisme Indonesia. Salah satu contohnya adalah kerusuhan yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Mojokerto sebulan yang lalu. Tidak tanggung-tanggung tindakan anarki masyarakat tersebut telah merugikan pemerintah sekitar 1,4 miliar rupiah. Sangat disayangkan uang jika sebanyak itu digunakan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang dirusak oleh massa yang sebelumnya baik-baik saja
Di dalam analisis kerusuhan Pemilukada yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini perlu ditelaah dua analisa, kebebasan demokrasi dan ancaman disintegrasi bangsa. Memang Demokrasi memang menjunjung tinggi kebebasan personal, tetapi bukan berarti tak bertanggung jawab. Kita perlu mengelola kebebasan yang sedemikian rupa sehingga efektif dan bertanggung jawab masih merupakan pergulatan dan perjuangan bersama. Kontrol efektif dan tentu saja benar serta diikuti tanggung jawab itulah tantangan dari demokrasi. Negara kita adalah negara hukum (rechstaat), yaitu negara yang dalam menjalankan kegiatan bernegara harus berlandaskan pada hukum. Di sini lah, letak kesalahan masyarakat yang mengartikan demokrasi secara murni. Negara kita, Indonesia memang menghargai kebebasan tetapi masih terdapat batasan untuk mengkontrolnya, yaitu hukum agar kebebasan tersebut tidak terlampau jauh ke arah brutal dan anarki. Massa merasa tindakan anarkinya dengan membakar mobil dan merusak fasilitas negara adalah sebuah kebebasan dari demokrasi. Itu salah, tindakan tersebut sudah lepas dari makna demokrasi dan menuju ke arah kriminalisasi, yang jelas melanggar hukum dan bisa dipenjarakan. Tindakan anarki massa tersebut sangat tidak bertanggung jawab dan mencoreng esensi dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah sebuah tanggung jawab. Kita membangun demokrasi secara bersamaan kita juga membangun tanggung jawab bersama. Tanggung jawab mewujudkan kondisi perikehidupan warga, masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih bermakna demokrasinya

Ancaman Disintegrasi
Selain itu, kerusuhan tersebut dikhawatirkan menjadi potensi disintegrasi bangsa. Disintegarsi di sini, diartikan sebagai adanya perpecahan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pengelompokkan masyarakat itu ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Pengelompokkan tersebut bisa berangkat dari kesamaan ide, ideologi, agaman atau bahkan kesamaan etnis. Secara tidak sadar, dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh-pengaruh dari opini-opini politik para elit maupun pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primodialisme sempit dari kelompok, golongan, kedaerahan bahkan agama. Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara sadar maupun tidak sadar telah memprovokasi masyarakat. Keterbatasan tingkat intelektual sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para elitnya sehingga dengan mudah terpicu untuk bertindak yang menjurus ke arah terjadinya kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan. Dalam hal ini biasanya massa pemrotes berasal dari pendukung partai politik tertentu dengan ideologi tertentu pula. Kasus kerusuhan Pemilukada di Indonesia merupakan sebagai tanda awal disintegrasi sebuah bangsa. Masyarakat akan terkotak-kotak (ter-enrichment) ke dalam golongan-golongan ideologi, agama, dan etnis. Jika ini dibiarkan dikhawatirkan kelompok-kelompok ini akan membelot kepada Indonesia dan mencoba mendirikan negara baru. Sudah banyak contoh di Indonesia tentang upaya pembentukan negara baru seperti : GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan OPM (Operasi Papua Merdeka). Itu semua terjadi karena rakyat menganggap bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali tidak sepaham dengan mereka dan hanya mementingkan kelompok-kelompoknya semata. Di sini, timbul pertanyaan mengapa kita harus berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih pemimpin jika kita harus mengorbankan ingtegrasi bangsa?. Ini merupakan sebuah big homework (pekerjaan rumah besar) bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk terus mensosialisasikan makna dari demokrasi yang baik kepada masyarakat. Tantangan bagi pemerintah adalah sedikitnya masyarakat Indonesia yang berpendidikan sehingga semakin mudah diprovokasi.